26 C
Makassar
Thursday, March 28, 2024
HomeHeadlineDua Persepsi Berbeda Terkait Buku 'Hak Angket Kawal Demokrasi'

Dua Persepsi Berbeda Terkait Buku ‘Hak Angket Kawal Demokrasi’

- Advertisement -
- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Buku ‘Hak Angket Kawal Demokrasi’ secara resmi diluncurkan ke publik pada hari Senin (13/1/2020) siang, di Red Corner Cafe and Resto, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, kota Makassar.

Dalam agenda peluncuran buku tersebut, beberapa tokoh panitia khusus (Pansus) hak angket DPRD Sulsel turut hadir sebagai narasumber, salah satunya adalah ketua pansus hak angket, Kadir Halid.

Mengusung tema “Hak Angket Belum Usai”, agenda tersebut berjalan cukup menarik dan mengundang emosional dari beberapa pihak. Bahkan terjadi saling bantah serta adu argumen antara narasumber dengan peserta yang hadir.

Salah satu momen yang menarik ketika salah seorang peserta, S, menanggapi argumen Kadir Halid yang mengkritisi kunjungan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, ke daerah Seko beberapa waktu yang lalu.

Sebelunya, Kadir Halid mengatakan jika anggaran kunjungan ke Seko tidak masuk dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara anggaran yang digunakan dan diinvestasikan di daerah tersebut mencapai angka 60 milliar rupiah.

Dalam kesempatan tersebut S mengatakan bahwa ucapan Kadir Halid tersebut dianggap telah melukai perasaan masyarakat Seko. Sebab masyarakat di sana sedang berbahagia atas kunjungan yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah.

“Bapak (Kadir Halid) ini telah melukai perasaan masyarakat Seko. Kalau bapak mengkritisi kunjungan pak Gubernur ke Seko dengan alasan anggaran 60 milliar tersebut, itu artinya bapak sudah melukai hati masyarakat yang sedang berbahagia di sana,” ujar S.

“Masyarakat di sana itu belum pernah disentuh pemerintah pak. Coba bapak bayangkan, anggaran 60 milliar kalau dihitung sejak tahun 1945 itu jumlahnya sangat sedikit. Jadi kalau bapak kritisi investasi itu, berarti bapak melukai masyarakat di sana pak,” lanjut S.

“Kalau bapak bilang kunjungan ke Seko tidak ada dalam RPJMD, coba bapak baca visi-misi pak Gubernur poin 23. Di situ jelas tertuang bahwa tujuan pak Gubernur adalah melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur dan menciptakan wilayah ekonomi yang baru,” tegas S.

Lebih jauh S turut menyeret kasus Stadion Barombong yang mandek dari pengerjaannya. S menilai bahwa tindakan Gubernur sangat berhati-hati, karena harus memperhatikan banyak hal, termasuk AMDAL Lalinnya.

“Untuk Stadion Barombong, kenapa dipending, karena anggaran yang turun ke sana dinilai tidak efektif oleh beberapa pihak. Makanya pak Gub sangat hati-hati. Dia menurunkan tim audit ke lapangan untuk memastikan semuanya.”

BACA: Hak Angket Berlanjut, Gubernur Laporkan Kadir Halid di Polisi

“Coba bayangkan, Stadion Mattoanging saja kalau ada event PSM itu lumayan macet. Apalagi Barombong yang cuma satu jalur, sementara penonton mayoritas dari Makassar. Mereka harus masuk lewat Tanjung, kemudian masuk Barombong yang sangat sempit jalurnya. Jadi ada hal yang harus dipikirkan secara matang sebelum stadion tersebut difungsikan,” bebernya.

Sementara penulis buku “Hak Angket Kawal Demokrasi”, Rusman Madjulekka, mengatakan bahwa muatan buku tersebut tidak lebih dari sekadar fakta jurnalistik yang patut didokumentasikan.

“Jadi isi buku ini merupakan rangkaian beberapa sidang terkait hak angket. Isi buku ini tidak lebih dari fakta Jurnalistik. Jangankan sidang angket ya, surat kaleng saja itu fakta jurnalistik, makanya ini patut didokumentasikan,” ujar Rusman.

spot_img

Headline

Populer