MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Komisi Pemilihan Umun (KPU) Makassar dan Pemerintah Kota resmi menandatangani kesepkatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar 2020 mendatang.
“Kami sudah melakukan penyesuaian dan pengurangan dari jumlah pengajuan awal Rp96 miliar menjadi Rp78 miliar. Dengan memangkas biaya sosialisasi dari semula Rp10 miliar menjadi Rp3 miliar, menghilangkan anggaran PSU yang sebenarnya sangat krusial, mengurangi jumlah TPS, dan memotong anggaran pencalonan, dan lain-lain,” ujar salah seorang komisioner, Gunawan Mashar, usai melakukan penandatanganan NPHD, Selasa (1/10/2019) malam.
Namun, kata Gunawan, pihaknya tetap mempertahankan anggaran yang elementer, yang tidak bisa dikurangi karena bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan Pilkada, seperti di data, penyelenggaraan teknis, dan logistik.
BACA:Â Maju di Pilwali Makassar, Alimuddin: Saya Siap Diberi Amanah
Dia mencontohkan, hal-hal yang dikurangi yakni anggaran dan kuantitas Bimtek di tingkat PPS dan KPPS bisa berdampak pada lemahnya pemahaman penyelenggara Adhoc. Atau memangkas biaya pemuktahiran data yang bisa berimbas pada efektivitas petugas lapangan.
“Begitu pula dengan mengurangi biaya logistik berpengaruh pada ketersediaan dan kualitas logistik,” jelasnya.
Dari jumlah Rp78 miliar, secara garis besar porsi terbesar pada honorarium penyelenggara adhoc, sekitar Rp20,9 miliar. Lalu pengadaan dan distribusi logistik sekitar Rp8 miliar, sosialisasi Rp3 miliar, pemutakhiran data Rp5,5 miliar.
“Alhamdulillah penandatanganan NPHP berjalan lancar,” tandas mantan Ketua AJI Makassar itu.
