MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar, Rudianto Lallo, mendesak Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) agar melantik walikota dan wakil walikota Makassar terpilih paling pertama.
Seperti diketahui, Mohammad Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi merupakan pasangan calon terpilih di momentum Pilwali Makassar pada Desember 2020 lalu.
Berdasarkan informasi yang beredar, Gubernur Sulsel bakal melakukan pelantikan pada tanggal (17/2/2021), yang rencananya bakal dilakukan secara serentak se-Sulawesi Selatan (12 kabupaten/kota).
Dengan begitu, Rudianto Lallo meminta agar Danny-Fatma dilantik paling pertama. Menurut Rudi, ada dua hal yang mengharuskan Makassar dilantik lebih awal. Pertama karena tidak ada sengketa hasil Pilwali dan kedua karena Makassar sudah dipimpin Penjabat dalam waktu lama.
BACA JUGA: Kubu JK Bantah Berdamai, Danny: Kita Sama-sama Jalani Dihadapan Hukum Saja
”Pak Gubernur harus pastikan Makassar ini dilantik paling pertama. Karena tidak ada sengketa dan kita sudah 21 bulan dipimpin oleh Pj. Sehingga tidak ada alasan untuk mengulur waktu pelantikan,” jelas Rudi, Senin (8/2/2021) siang.
Lebih lanjut Rudi mengatakan, jangan sampai penundaan pelantikan bisa berakibat fatal terhafap Gubernur sendiri. Karena, hal itu bisa memicu timbulnya kericuhan di kota Makassar.
”Jangan sampai warga Makassar marah. Kalau warga sudah marah, terus Rujab dikepung, Kantor Gubernur dikepung, rumah pribadi pak Gubernur dikepung, kan bahaya,” terang Rudi.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menyatakan tidak punya kewenangan untuk mempercepat dan mengulur jadwal pelantikan. Sebab semua itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
BACA JUGA: Belum Ada Inkrah Antara Danny dan JK
”Kan bersamaan semua nanti. Kita jadwalkan tanggal (17/2/2021) mendatang,” ujar Nurdin Abdullah kepada awak media belum lama ini.
Hanya saja, pada tanggal (2/2/2021) lalu.Nurdin Abdullah mengaku masih menunggu sejumlah berkas dari daerah lain. Sehingga proses pelantikan bakal dilakukan secara bersama-sama.
”Baru kita menunggu semua masuk. Usulan Walikota (Makassar) sudah. Semua yang masum sudah saya tanda tangani. Tinggal menunggu ya, kan ada beberapa di luar yang sengketa,” tegas Nurdin Abdullah.
Hal inilah yang dicurigai oleh Rudianto Lallo. Rudi merasa khawatir jika tembusan yang ia sampaikan ke Gubernur belum dimasukkan ke Kemendagri, sehingga pelantikan bisa molor dari jadwal yang seharusnya.
Akan tetapi, jika dalam 14 hari pasca ditembuskan ke Gubernur dan belum ada kejelasan, menurut Rudi, KPU Sulawesi Selatan bisa mengambil alih hal tersebut.
”Harus dilantik paling awal. Kecuali pak Gubernur tidak menembuskan ke Kemendagri, ya pasti tidak diproses. Tapi kalau lewat 14 hari pasca kita tembuskan tidak ada perkembangan, maka KPU Sulsel bisa ambil alih itu,” tutupnya.
