Pj Bupati Bone Paparkan 106 Indikator Capaian Kinerja dan 10 Program Prioritas Arahan Presiden RI

BONE, SULSELEKSPRES.COM – Evaluasi kinerja Penjabat Bupati Bone Andi Islamuddin pada Triwulan I dilakukan oleh Evaluator Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Evaluasi tersebut berlangsung di ruang rapat utama lantai 8, Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta.

Selain itu, hadir pula Kadis Pendidikan Bone, Kadis Kominfo Bone, Kadis Sosial Bone, Kadis SDA Bone, Kadis PTSP Bone, Kadis Perindustrian Bone, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Bone, Kadis Kebudayaan Bone, Kabag Tata Pemerintahan dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bone.

Dihadapan Evaluator Pj. Bupati Bone memaparkan 106 indikator capaian kinerja dan 10 program Prioritas arahan presiden RI selama menjabat sebagai penjabat Bupati di Kabupaten Bone. Capaian 10 program prioritas Pj Bupati menjadi fokus utama evaluasi.

Kepala Bappeda Kabupaten Bone, Ade Fariq Ashar mengatakan, evaluasi kemarin tak ada kaitannya dengan evaluasi netralitas ASN. “Ini murni evaluasi kinerja, capaian 10 program prioritas,” katanya kepada sulselekspres.com, Rabu (17/1/2024).

Ia menegaskan, program prioritas yang dievaluasi, mencakup pengendalian inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran, kemiskinan esktrem, layanan kesehatan, serapan anggaran, program unggulan dan perizinan.

Ade menegaskan, di tiga bulan kepemimpinan Pj Bupati Bone, 10 program prioritas yang dicanangkan telah dijalankan dengan sangat baik.

Mantan Camat Barebbo ini mencontohkan, pengendalian Inflasi, dimana pemerintah daerah melalui instruksi Pj Bupati, rutin menggelar pangan murah guna memastikan keterjangkauan harga. Serta memastikan ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi.

Apalagi dengan dukungan anggaran melalui BTT sebesar Rp2 miliar lebih yang dialokasikan ke 7 OPD dalam bentuk program bantuan bibit cabai dan sayuran serta subsidi harga pangan untuk kegiatan pasar murah.

“Upaya yang dilakukan untuk pengendalian inflasi meliputi memastikan keterjangkauan harga, menerapkan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta melaksanakan komunikasi dam koordinasi efektif lintas sektor,” jelasnya.

Hasil nyata yang terlihat saat ini, inflasi di Bone terkendali. Kemudian soal stunting. Mantan kabag pemerintahan Setda Bone tersebut menegaskan, ada empat program prioritas yang dilakukan dalam menekan stunting. Yakni mendorong partisipasi aktif orang tua balita membawa anaknya ke posyandu serta mengoptimalkan kelas parenting.

“Termasuk, tagging anggaran perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan untuk mengintervensi sasaran. Juga program monitoring dan evaluasi stunting oleh TPPS. “Termasuk audit kasus stunting pada semua desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Soal menekan angka pengangguran, Pj Bupati Bone tegas Ade Fariq telah mendorong pengembangan wirausaha baru di masyarakat. Juga menyusun kebijakan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam pengembangan lapangan pekerjaan. Termasuk menyediakan platform digital pencari kerja.

“Yang terpenting, memberikan kemudahan investasi untuk membuka peluang pencari kerja,” jelasnya.

Soal angka kemiskinan ekstrem yang jumlahnya mencapai 3.657 orang, Pj Bupati Bone tegas Ade Fariq telah menginstruksikan dilakukan verifikasi dan validasi data P3KE untuk kebutuhan intervensi OPD dan pemerintah desa/kelurahan.

“Juga mengurangi kantong kemiskinan di perkotaan melalui program kerja OPD dan lembaga lainnya yang tepat sasaran,” tegasnya.

Termasuk lanjut, kata Ade seraya menambahkan juga inovasi kegiatan unggulan Pj Bupati Bone yang salah satunya, memastikan belanja barang dan jasa pemerintahan difokuskan menggunakan fasilitas dna produk lokal daerah.

“Juga termasuk memastikan kelancaran logistik pemilu terdistribusi dengan aman dan lancar melalui kerjasaman forkopimda dan forkopimcam yang solid,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bone, Muh.Zuhdi mengungkapkan evaluasi kinerja terhadap penjabat bupati Bone berfokus pada sejumlah indikator kinerja dan pencapaian dalam berbagai aspek pemerintahan.

“Dalam evaluasi tersebut PJ Bupati memaparkan 106 indikator capaian kinerja dan 10 program prioritas sebagai yang telah diarahkan Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu beberapa hal menjadi Evaluasi kinerja yang dinilai dan diukur dari capaian 10 aspek antara lain yakni inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, serapan anggaran, kegiatan unggulan, dan perizinan.

Terpisah, Pj Bupati Bone, HA. Islamuddin menjelaskan jika dalam evaluasi kinerja dalam triwulan pertama hanya memaparkan hasil capaian yang telah dikerjakan dan dituntaskan berdasarkan arahan Presiden maupun Mendagri.

”Kita laporkan apa yang telah kita kerjakan secara optimal selama tiga bulan ini di lapangan. Bagaimana terkait penanganan inflasi, stunting, bagaimana menjaga mandatory spending bidang kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan, dan beberapa hal lainnya. Hampir semua yang kita kerjakan itu kita laporkan secara detail,” paparnya.

Mantan Kepala BKPSDM Bone ini mengaku lega dan puas atas hasil evaluasi kinerja oleh Evaluator dan hasilnya pun dinilai baik dan juga memberikan apresiasi terhadap capaian yang tercapai selama triwulan pertama.

“Alhamdulillah dari tim evaluator menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap apa yang kita lakukan. Artinya, secara umum, capaian kita sudah sangat memenuhi ketentuan serta indikator yang diminta, walaupun memang masih ada beberapa catatan yang perlu kita perbaiki ke depan,” tandasnya.

Yusnadi

BONE, SULSELEKSPRES.COM – Evaluasi kinerja Penjabat Bupati Bone Andi Islamuddin pada Triwulan I dilakukan oleh Evaluator Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Evaluasi tersebut berlangsung di ruang rapat utama lantai 8, Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta.

Selain itu, hadir pula Kadis Pendidikan Bone, Kadis Kominfo Bone, Kadis Sosial Bone, Kadis SDA Bone, Kadis PTSP Bone, Kadis Perindustrian Bone, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Bone, Kadis Kebudayaan Bone, Kabag Tata Pemerintahan dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bone.

Dihadapan Evaluator Pj. Bupati Bone memaparkan 106 indikator capaian kinerja dan 10 program Prioritas arahan presiden RI selama menjabat sebagai penjabat Bupati di Kabupaten Bone. Capaian 10 program prioritas Pj Bupati menjadi fokus utama evaluasi.

Kepala Bappeda Kabupaten Bone, Ade Fariq Ashar mengatakan, evaluasi kemarin tak ada kaitannya dengan evaluasi netralitas ASN. “Ini murni evaluasi kinerja, capaian 10 program prioritas,” katanya kepada sulselekspres.com, Rabu (17/1/2024).

Ia menegaskan, program prioritas yang dievaluasi, mencakup pengendalian inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran, kemiskinan esktrem, layanan kesehatan, serapan anggaran, program unggulan dan perizinan.

Ade menegaskan, di tiga bulan kepemimpinan Pj Bupati Bone, 10 program prioritas yang dicanangkan telah dijalankan dengan sangat baik.

Mantan Camat Barebbo ini mencontohkan, pengendalian Inflasi, dimana pemerintah daerah melalui instruksi Pj Bupati, rutin menggelar pangan murah guna memastikan keterjangkauan harga. Serta memastikan ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi.

Apalagi dengan dukungan anggaran melalui BTT sebesar Rp2 miliar lebih yang dialokasikan ke 7 OPD dalam bentuk program bantuan bibit cabai dan sayuran serta subsidi harga pangan untuk kegiatan pasar murah.

“Upaya yang dilakukan untuk pengendalian inflasi meliputi memastikan keterjangkauan harga, menerapkan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi serta melaksanakan komunikasi dam koordinasi efektif lintas sektor,” jelasnya.

Hasil nyata yang terlihat saat ini, inflasi di Bone terkendali. Kemudian soal stunting. Mantan kabag pemerintahan Setda Bone tersebut menegaskan, ada empat program prioritas yang dilakukan dalam menekan stunting. Yakni mendorong partisipasi aktif orang tua balita membawa anaknya ke posyandu serta mengoptimalkan kelas parenting.

“Termasuk, tagging anggaran perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan untuk mengintervensi sasaran. Juga program monitoring dan evaluasi stunting oleh TPPS. “Termasuk audit kasus stunting pada semua desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Soal menekan angka pengangguran, Pj Bupati Bone tegas Ade Fariq telah mendorong pengembangan wirausaha baru di masyarakat. Juga menyusun kebijakan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam pengembangan lapangan pekerjaan. Termasuk menyediakan platform digital pencari kerja.

“Yang terpenting, memberikan kemudahan investasi untuk membuka peluang pencari kerja,” jelasnya.

Soal angka kemiskinan ekstrem yang jumlahnya mencapai 3.657 orang, Pj Bupati Bone tegas Ade Fariq telah menginstruksikan dilakukan verifikasi dan validasi data P3KE untuk kebutuhan intervensi OPD dan pemerintah desa/kelurahan.

“Juga mengurangi kantong kemiskinan di perkotaan melalui program kerja OPD dan lembaga lainnya yang tepat sasaran,” tegasnya.

Termasuk lanjut, kata Ade seraya menambahkan juga inovasi kegiatan unggulan Pj Bupati Bone yang salah satunya, memastikan belanja barang dan jasa pemerintahan difokuskan menggunakan fasilitas dna produk lokal daerah.

“Juga termasuk memastikan kelancaran logistik pemilu terdistribusi dengan aman dan lancar melalui kerjasaman forkopimda dan forkopimcam yang solid,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bone, Muh.Zuhdi mengungkapkan evaluasi kinerja terhadap penjabat bupati Bone berfokus pada sejumlah indikator kinerja dan pencapaian dalam berbagai aspek pemerintahan.

“Dalam evaluasi tersebut PJ Bupati memaparkan 106 indikator capaian kinerja dan 10 program prioritas sebagai yang telah diarahkan Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu beberapa hal menjadi Evaluasi kinerja yang dinilai dan diukur dari capaian 10 aspek antara lain yakni inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, serapan anggaran, kegiatan unggulan, dan perizinan.

Terpisah, Pj Bupati Bone, HA. Islamuddin menjelaskan jika dalam evaluasi kinerja dalam triwulan pertama hanya memaparkan hasil capaian yang telah dikerjakan dan dituntaskan berdasarkan arahan Presiden maupun Mendagri.

”Kita laporkan apa yang telah kita kerjakan secara optimal selama tiga bulan ini di lapangan. Bagaimana terkait penanganan inflasi, stunting, bagaimana menjaga mandatory spending bidang kesehatan dan peningkatan mutu pendidikan, dan beberapa hal lainnya. Hampir semua yang kita kerjakan itu kita laporkan secara detail,” paparnya.

Mantan Kepala BKPSDM Bone ini mengaku lega dan puas atas hasil evaluasi kinerja oleh Evaluator dan hasilnya pun dinilai baik dan juga memberikan apresiasi terhadap capaian yang tercapai selama triwulan pertama.

“Alhamdulillah dari tim evaluator menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap apa yang kita lakukan. Artinya, secara umum, capaian kita sudah sangat memenuhi ketentuan serta indikator yang diminta, walaupun memang masih ada beberapa catatan yang perlu kita perbaiki ke depan,” tandasnya.

Yusnadi