MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Kematian seorang siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Takalar, Irfan (13) disebut-sebut diakibatkan implikasi dari vaksin Measles dan Rubella (MR).
Hal ini diperkuat, pasalnya, seminggu sebelum meninggal, Irfan menjalani vaksinisasi MR di sekolahnya pada Senin 6 Agustus lalu.
Beberapa hari setelahnya, Irfan mengalami demam tinggi, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya diperjalan menuju Rumah Sakit, pada Senin (13/8/2018) dini hari.
BACA:Â Soal Sertifikasi Halal Vaksin Rubella, MUI Sulsel: Ada Fatwa Tentang Imunisasi
Terkait itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, dr. Bachtiar Baso menampik, kematian Irfan diakibatkan penyakit Demam Berdarah (DBD) yang Ia derita.
“Adik kita siswa SMPN 5 Takalar tersebut, karena menderita penyakit lain (DBD), yang bukan oleh imuninasi atau pemberian vaksin MR tersebut,” ujarnya kepada Sulselekspres.com, Rabu (15/8/2018) sore.
Pascakejadian itu, pihaknya menyusun sebuah Tim Independen bernama Komda Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Kipi) untuk melakukan investigasi.
BACA:Â Stok Vaksin Tetanus Menipis, Dinkes Makassar Imbau Orang Tua Tidak Khawatir
Namun, sampai saat ini, pemimpin tim tersebut, Dr. dr. Martirah belum dapat menjawab sejumlah pesan yang dikirim.
Sementara itu akibat kejadian ini, Bachtiar berharap, kepada vaksinator di lapangan untuk melakukan pemeriksaan yang terperinci dan sebaik-baiknya sebelum melakukan vaksinisasi MR.
“Ini penting untuk menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan dugaan orang, jika yang bersangkutan kebetulan ada sakit atau gejala penyakit setelah dilakukan penyuntikan vaksin MR,” imbuhnya.
BACA:Â Menkes RI Akui Vaksin Belum Ada Lebel Halal Dari MUI
Tentu dengan hal tersebut kata Bachtiar, pihaknya dapat memberikan penjelasan lebih awal kepada masyarakat atau orang tua yang bersangkutan, bilamana sebelum vaksin kondisi kesehatan anaknya dalam tidak sehat.
“Jadi bisa ditunda dulu penyuntikan vaksin MR-nya,” tutup Bachtiar.
Sementara itu, Sulawesi Selatan dalam data “Persentase cakupan MR per Provinsi pertanggal 13 Agustus” telah mencapai 30,76% dengan menempati posisi ke tujuh.
Sedang 39,2 % untuk Provinsi Papua Barat dengan menempati posisi pertama, menurut data tersebut.
