MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), kembali didemo oleh Mahasiswa, setidaknya terdapat dua Aliansi gabungan berbeda yang memenuhi halaman Kantor, Jum’at (20/9/2019).
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unismuh, berorasi tepat di depan tangga menuju pelataran lantai 2 kantor DPRD provinsi Sulsel. Mereka menyoroti persoalan Revisi Undang Undang (UU) KPK yang belum lama ini disahkan DPR RI. Selain itu mereka juga menolak kenaikan iuran BPJS yang akan diberlakukan awal tahun 2020.
BACA:Â Selain BPJS, Berikut Beberapa Tarif Yang Alami Kenaikan
Sementara tepat digerbang pintu masuk halaman Kantor DPRD Sulsel, barisan lain Mahasiswa yang tergabung dalam “Front Mahasiswa Menggugat” melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan “Bubarkan BPJS”.
Asap hitam mengepul diudara dari ban mobil yang dibakar, satu ruas jalan depan kantor diblokade massa. Orasi secara bergantian dilakukan. “Kami tidak sekedar menolak kenaikan iuran BPJS, tapi kami Mahasiswa Makassar menuntut agar BPJS dibubarkan,” seru seorang orator.
Anggota Komisi D, Andi Irwandi Natsir menerima aspirasi Mahasiswa untuk bubarkan BPJS. “Yang pertama Kita berterima kasih dengan perjuangan teman-teman, saya ingin mengapresiasi mereka bicara soal BPJS, soal revisi undang-undang KPK,” ujarnya setelah menemui Massa Aksi yang berdemonstrasi, di Kantor DPRD Provinsi, Jum’at (20/9/2019).
Menurut Irwan, DPRD provinsi juga merasa bahwa selama ini BPJS sangat membebani masyarakat. “Bayangkan saja di setiap tahun kita mendengarkan keluhan tiap tahun dari masyarakat. Apalagi kalau mau ditambah lagi iuran,” katanya.
Dia juga menambahkan bahwa, hal tersebut akan mengganggu dalam proses pembahasan penyusunan anggaran. Pihaknya menilai jika model pelayanan kesehatan dengan model yang lama jauh lebih baik.
“Kami di DPRD provinsi Selatan, sebelum kami turun (menemui mahasiswa), kami rapat di atas dan Bapak Ketua DPR menyampaikan bahwa mending di bubarkan BPJS,” jelas Politisi PAN ini.
Irwan menyampaikan akan segera memanggil Gubernur Sulsel dan Direktur BPJS untuk membahas persoalan ini.
“kita harus memahami lebih mendalam seperti apa masalahnya, oleh karena itu kami ingin memanggil Gubernur provinsi Selatan Selatan beserta BPJS, kita ingin mendapat penjelasan yang memadai setelah itu kita lakukan langkah-langkah sebagaimana yang diatur di DPRD Sulsel,” tutupnya.
Penulis: Muh. Ismail
