MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Perdebatan terkait besaran upah guru mengaji di kota Makassar kembali menjadi perbincangan. Pemerintah dinilai kurang mampu mengakomodasi kesejahteraan guru mengaji.
Hal ini juga disorot oleh wakil ketua DPRD kota Makassar, Andi Nurhaldin Halid. Menurut politisi Golkar itu, Perda nomor 1 tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an perlu direvisi.
Hal itu disampaikan Nurhaldin saat dirinya menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Hotel Teraskita, jalan A.P Pettarani, kota Makassar, Sabtu (13/2/2021).
”Anggaran guru mengaji tidak efektif, tidak seimbang. Karena dia hanya menerima 900 ribu rupiah dalam.satu tahun,” ujar Nurhaldin.
Nurhaldin berharap, dengan hadirnya wali kota yang baru, diharaokan hal itu bisa diakomodasi, baik melalui revisi Perda maupun melalui.Peraturan Wali Kota (Perwali).
”Ini kita mau terapkan kembali. Adanya wali kota baru kita harapkan untuk membuat Perwalinya supaya efektif. Sejauh ini belum ada saya lihat Perwalinya,” beber Nurhaldin.
Menanggapi hal ini, tim transisi Danny-Fatma yang mewakili tokoh keummatan, Iqbal Djalil, mengatakan pihaknya tidak spesifik membahas terkait teknis pengupahan.
Mereka hanya membahas kajian dan strategi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru mengaji.
”Kami di tim transisi tidak membahas teknis pengupahan itu. Tapi bagaimana kemudian di era pak Danny ini semua warga Makassar, bukan hanya guru mengaji ya, bisa mendapatkan kelayakan,” ujar pria yang akrab disapa Ije tersebut.
”Kita di tim transiai hanya membahas kajian dan strateginya saja. Bagaimana kita konsen terhadap guru-guru mengaji terkait dengan program pak Danny dalam perbuatan keimanan ummat,” lanjutnya kepada Sulselekspres.com.
Lebih lanjut Ije mengatakan, jika memang pihak DPRD mengusulkan revisi tersebut, maka hal itu dinilai sebagai langkah yang tepat. Sebab, semua peraturan memang dibahas di sana.
Selain itu, Ije menilai kesejahteraan guru mengaji tersebut sinkron dengan program Jagai Anak Ta dan program Keimanan Ummat yang dicanangkan Danny Pomanto – Fatmawati Rusdi.
”Kalau DPR bahas itu berarti sudah bagus, karena tempatnya memang di sana. Saya kira usulan ini cukup baik karena berkaitan dengan keimanan ummat dan juga pada program Jagai Anak Ta.”
”Nah sekarang kita tinggal lihat apakah ini masuk dalam program pak Danny yang Jagai Anak Ta dan Keimanan Ummat, kalau iya, kenapa tidak kan. Adapun masalah terkait peningkatan itu kita serahkan ke DPRD bagaimana kelayakannya,” lanjutnya.
Akan tetapi, Ije menilai peningkatan upah guru mengaji itu akan dilihat kembali pada besaran postur anggaran Pemkot Makassar, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
”Bagi saya, untuk guru mengaji itu tidak layak diukur dengan materi, karena 900 itu sangat tidak layak. Apalagi ini berkaitan dengan hubungan kita dengan masa depan anak. Itu sangat tidak cukup.”
”Tapi tergantung sama PAD dan APBD nanti kan. Itu tergantung postur anggaran, kalau mumpuni ya kenapa tidak. Kalau dari saya, lebih banyak lebih baik. Kita berharap DPRD bisa menganggarkan lebih dari sebelumnya,” tutupnya.
