BONE, SULSELEKSPRES.COM – Pasca aksi demonstrasi besar-besaran ribuan mahasiswa, Selasa, 24 September di Makassar, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bone juga tak mau ketinggalan untuk melakukan aksi yang sama.
Berdasarkan pantauan sulselekspres.comsejumlah organisasi kepemudaan dan mahasiswa berkumpul di Lapangan Merdeka, kemudian ratusan mahasiswa ini melanjutkan titik aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone di Jl Kompleks Stadion Lapatau. Rabu (25/9/2019).
BACA: DPD IKADIN Sulsel Mengecam Perlakuan Kekerasan Terhadap Wartawan
Informasi dihimpun sulselekspres.com sejumlah tuntunan mahasiswa Bone terkait RUU kontroversial yang digodok DPR dan Pemerintah.
“Penolakan pengesahan revisi UU KPK dan rancangan KUHP yang kontroversial, kami mendesak DPRD Bone untuk meneruskan aspirasi ke DPR RI, dan mosi tidak percaya DPR dan presiden,” kata Jenderal Lapangan Iwan Taruna dalam rilisnya.
BACA: Rocky Gerung Cerita Kemiripan Aksi Mahasiswa Tolak RUU KPK dengan Reformasi 98
Sebelumnya, Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P 45) Cabang Bone menggelar aksi damai di sejumlah kantor pemerintah, Selasa (24/9/2019) kemarin.
Adapun menjadi sasaran LSM Laskar 45 ini Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kantor Bupati dan Kantor DPRD Bone.
Koordinator aksi Muh Hasbi Ibrahim dalam orasinya mengatakan pihaknya meminta kepada DPRD melanjutkan aspirasinya ini agar pemerintah tidak melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang KPK.
“Kami meminta agar Pemda dan DPRD menyampaikan aspirasi kami ke pusat untuk menunda pemberlakuan UU Revisi KPK,” kata Hasbi.
Sementara itu, Di Kantor Bupati Bone, LSM Laskar 45 juga meminta pemerintah memperhatikan kouta pupuk merata di Kabupaten Bone.
“Kami meminta pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan tidak membatasi kuota pupuk kebutuhan petani sawah, kebun, tambak,” ungkap Suabir.
Selain itu, Laskar 45 meminta pemerintah segera merevitalisasi Sungai Laweccuing-Limpoe yang di Bendung Kepala Desa/Mantan Desa Kading-Awangpone yang menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba sehingga sawah dan tambak tergenang banjir.
Bukan hanya itu, Pemerintah dan DPRD juga diminta menganggarkan Pelabuhan Cappa Ujung-Pattiro Sompe-Sibulue dan juga pemberian Kartu BPJS gratis hanya bagi masyarakat tidak mampu.
