MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Makassar, Anwar Faruq, menyayangkan kinerja Dinas Sosial (Dinsos) kota Makassar.
Anwar mengaku kinerja Dinas Sosial selama menangani bantuan sosial dari APBD untuk warga terdampak Covid-19 terkesan tidak maksimal, bahkan cenderung mengecewakan.
Hal itu disebabkan oleh pendistribusian sembako yang berjalan lambat. Selain itu, Anwar mengaku berdasarkan informasi yang ia peroleh, pendistribusian sembako ada yang tidak tepat sasaran.
Sebelumnya, Anwar Faruq sempat mengecam Dinas Sosial terkait distribusi bansos. Sebab di kantor lurah Tidung masih menumpuk bansos dan belum boleh disalurkan oleh Dinsos.
“Menurut laporan ibu Lily selaku lurah Tidung, ada 420 paket Dinsos yang sudah empat hari menumpuk di kantor lurah. Jadi Dinsos harus gerak cepat salurkan itu. Bisa busuk nanti itu bantuan kalau tidak cepat disalurkan,” ujar Anwar via pesan WhatsApp beberapa waktu lalu.
Setelah beberapa hari, Anwar kembali mendapat informasi baru bahwa sembako tersebut sudah disalurkan. Akan tetapi sangat disayangkan karena kondisinya sudah tidak layak konsumsi.
“Alhamdulillah, setelah saya tahu, besoknya langsung disalurkan. Itu sehari sebelum lebaran. Cuma sudah rusak itu barang. Ada yang minyaknya pecah, campur dengan sabun, kena juga gulanya. Jadi bagaimana bisa dimakan itu kalau gula sudah campur minyak, campur sabun,” ujar Anwar.
“Itu sudah beberapa hari menumpuk. Belum dibagikan karena registrasinya di Dinas Sosial belum selesai,” lanjutnya kepada Sulselekspres.com, Senin (1/6/2020).
Selain itu, hal lain yang disayangkan adalah penerima bansos yang dianggap tidak tepat sasaran.
“Ada yang dobel, ada yang tidak dapat, ada orang kaya dapat, ada yang dapat dua kali. Jadi belum tepat sasaran. Ini informasi yang saya dapat ya,” terang anggota DPRD Makassar tersebut.
Dengan begitu Anwar meminta pihak pemerintah kota Makassar melakukan update data warga miskin di kota Makassar, sebab data yang digunakan saat ini merupakan data tahun 2015.
“Tolong dicatat ini! Pemerintah tolong memperbaharui data warga miskin melalui BPS, karena ini acuan pemerintah daerah. Karena data yang ada ini data tahun 2015,” tegas Anwar.
Terkait bansos 60.000 paket yang digarap pemerintah kota Makassar, Anwar mengaku tidak tahu kabarnya. Tetapi ia menegaskan tidak ada lagi pembicaraan soal tambahan dana bansos, sebab dana sebelumnya masih tersisa.
“Saya tidak tahu kabarnya itu. Gelap. Saya Banggar, dan tidak ada lagi pembahasan terkait dana Bansos. Dana yang kemarin di Dinsos masih ada 93 milliar. Itu masih sisa, belum terpakai. Itu namanya dana BTT,” tutupnya.
