MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sulawesi Selatan ( Sulsel), Andi Ina Kartika Sari menanggapi terkait adanya penunggakan pembayaran kontraktor dan Tunjangan Penghasil Pegawa (TPP) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Andi Ina menegaskan bahwa adanya penunggakan tersebut sebagai akibat dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak terpenuhi di tahun kemarin. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin beberapa waktu lalu.
“Artinyakan tidak bisa kita pungkiri bahwa itu terjadi di karena memang ada hal yang terjadi akibat PAD tidak terpenuhi,” kata Andi Ina Kartika Sari, Rabu (13/1/2021).
Menurutnya, pemprov Sulsel akan tetap berusaha untuk menyelesaikan penunggakan tersebut. Wanita berdarah asli Barru tersebut berharap, masalah ini tidak akan berlangsung lama.
“Jadi tentu pemerintah provinsi Sulsel, akan berusaha menyelesaikan hal tersebut, dan tentunya kita berharap itu tidak berlarut-larut dan tidak lama,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel tersebut, meyakini bahwa Pemprov sudah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
“Tentu sudah ada hal yang pemprov ambil langkah untuk menyelesaikan hal tersebut,” lanjut Andi Ina.
Sementara itu, Ibu dua anak ini juga menegaskan bahwa Kasus penunggakan dalam pembayaran kontaktor yang telah menyelesaikan pekerjaannya di tahun 2020 juga disebabkan oleh pendemi Covid-19 yang selama ini sudah menyerang segala sektor kehidupan manusia.
“Iya tentu juga kita juga harus melihat bahwa ini tidak terlepas dari adanya pandemi covid-19. Jadi sekali lagi kita berharap semua ini bisa terselesaikan dengam baik,” pungkasnya.
Terpisah, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, beberapa waktu lalu ketika memberi tanggapan terkait penunggakan tersebut, ia menegaskan bahwa Pemprov memiliki banyak anggaran.
“Nggak benar. Uang kita banyak kok,” bantah Nurdin, Senin (11/1/2021).
Akan tetapi, memang sebelum melakukan pembayaran gaji, ia menekankan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kinerja yang bersangkutan. Nurdin Abdullah sendiri membantah penunggakan tersebut.
“Cuman rekanan itu maunya dibayar, tetapi kualitas kerjanya gimana,” tutur NA.
Nurdin menegaskan bahwa selama kinerjanya baik, tidak akan ada penunggakan seperti itu. Ia bahkan membeberkan bahwa selama ini, pemprov justru selalu memburu pembayaran gaji para pegawai.
